Laporan Keuangan sektor public dan
penyusunan laporan keuangan sektor publik
Tujuan Dan Fungsi Laporan Keuangan Sektor
Publik
Secara umum, tujuan dan fungsi laporan
keuangan sektor publik adalah :
Kepatuhan dan pengelolaan (compliance and
stewardship)
Laporan keuangan digunkan untuk memberikan
jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa
pengelolaan sumberdaya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan
peraturan lain yang telah ditetapkan.
Akuntabilitas dan pelaporan retrospektif
(accountability and retrospective reporting)
Digunakan sebagai bentuk pertanggung
jawaban kepada publik, untuk memonitir kinerja dan mengevaluasi
manajemen,memberikan dasar untuk mengamati trend antar kurun waktu, pencapaian
atas tujuan yang telah ditetapkan, dan membandingkannya dengan kinerja
organisasi lain yang sejenis jika ada, serta memungkinkan pihak luar untuk memperoleh informasi biaya atas barang dan
jasa yang diterima dan untuk menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan
sumber daya organisasi.
Perencanaan dan informasi otorisasi
(planning and authorization information)
Yang berfungsi untuk memberikan dasar
perencanaan kebijakan dan aktivitas dimasa yang akan datang dan untuk
memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana.
Kelangsungan organisasi (viability)
Yang berfungsi untuk membantu pembacadalam
menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan
barang dan jasa (pelayanan) dimasa yang akan datang.
Hubungan masyarakat (publik relation)
Berfungsi untuk memberikan kesempatan
kepada organisasi, untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah
dicapai kepada pemilik yang dipengaruhi karyawan dan masyarakat serta sebagai
alat komunikasi dengan public dan pihak pihak lain yang berkepentingan.
Sumber fakta dan gambaran (source of facts
and figures)
Bertujuan untuk memberikan informasi kepada
kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih dalam.
Bagi organisasi pemeritah, tujuan umu
akuntansi dan laporan keuangan adalah :
Untuk memberikan informasi yang digunakan
dalam pembuatan keputusan ekonomi,sosial,dan politik serta sebagai bukti
pertanggung jawaban dan pengelolaa
Untuk memberikan informasi yang digunakan
untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.
Pemerintah berkewajian untuk memberikan
informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi,
sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan
untuk mendukung pembuatan keputusan ekonomi,sosial,dan politik tersebut
meliputi informasi yang digunakan untuk :
Membandingkan kinerja keuangan aktual
dengan yang dianggarkan
Menilai kondisi keuangan dan hasil-hasil
operasi
Membantu menentukan tingkat kepatuhan
terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan masalah keuangan lainnya.
Membantu dalam mengevaluasi efisiensi dan
efektivitas
Dalam konteks akuntansi sektor publik,
jenis informasi yang diberikan untuk pengambilan keputusan adalah terbatas pada
informasi yang bersifat finansial saja.
Informasi finansial yang dimaksud adalah informasi yang dapat diukur
dengan satuan moneter. Dengan demikian, informasi mengenai jumlah penduduk,
iklim, atau letak geografis yang mungkin informasi tersebut bermanfaat untuk
pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik tetapi informasi tersebut
tidak dapat dianggap sebagai informasi finansial. Oleh karena itu, informasi
non finansial tersebut tidak dimasukkan dalam laporan keuangan sektor publik.
Secara rinci tujuan akuntansi dan laporan
keuangan organisasi pemerintah adalah:
Memberikan informasi keuangan untuk
menemukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya
financial jangka pendek unit pemerintah
Memberikan informasi keuangan untuk
menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemetintahan dan
perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya
Memberikan informasi keuangan untuk
memonitor kinerja, kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak
yang telah disepakati dan ketentuan lain yang disyaratkan
Memberikan informasi untuk perencanaan dan
penganggaran, serta untuk memprediksi pengaruh akuisisi dan alokasi sumber daya
terhadap pencapaian tujuan organisasional
Memberikan informasi untuk mengevaluasi
kinerja manajerial dan operasional
Pemakaian Laporan Keuangan Sektor Publik
dan Kepentingannya
Pemakai laporan keuangan sector public
dapat diidentifikasikan dengan menelusur siapa yang menjadi stakeholder
organisasi. Stakeholder organisasi sector public telah dibahas pada bab 2, pada
bab ini akan dilakukan pengklasifikasian pengguna laporan keuangan dan
kebutuhan masing-masing kelompok pengguna laporan keuangan sector public
tersebut.
Drebin et al. (1981) mengidentifikasikan
terdapat sepuluh kelompok pemakai laporan keuangan. Lebih lanjut Drebin
menjelaskan keterkaitan antar kelompok pemakai laporan keuangan tersebut dan
menjelaskan kebutuhannya. Kesepuluh kelompok pamakai laporan keuangan tersebut
adalah:
Pembayar pajak (taxpayers)
Pemberi dana bantuan (grantors)
Investor
Pengguna jasa (fee-paying service
recipients)
Karyawan/pegawai
Pemasok (vendor)
Dewan legislatif
Manajemen
Pemilih (voters)
Badan pengawas (oversight bodies)
Pengklasifikasian tersebut didasarkan atas
pertimbangan bahwa pembayar pajak, pemberi dana bantuan, investor, dan pembayar
jasa pelayanan merupakan sumber penyedia keuangan organisasi; karyawan dan
pemasok merupakan penyedia tenaga kerja dan sumber daya material; dewan
legislative dan manajemen membuat keputusan alokasi sumber daya; dan aktivitas
mereka semua diawasi oleh pemilih dan badan pengawas, termasuk level
pemerintahan yang lebih tinggi.
Anthony mengklasifikasikan pemakai laporan
keuangan sector public menjadi lima kelompok, yaitu:
Lembaga pemerintah (governing bodies)
Investor dan kreditor
Pemberi sumber daya (resource providers)
Badan pengawas (oversight bodies)
konstituen
Gambar 2.2
Pemakai potensial laporan keuangan dan
keterkaitannnya
hk
Pengklasifikasian pemakai laporan keuangan
yang dilakukan Anthony adalah dengan mempertimbangkan semua organisasi
nonbisnis, bukan untuk organisasi pemerintahan saja, sedangkan Drebin et al.
mengklasifikasikan pemakai laporan keuangan untuk sector pemerintahan saja.
Jika dibandingkan dengan analisis Drebin et al., Anthony memasukkan pembayar
pajak, pemilih, dan karyawan dalam satu kelompok yang ia sebut konstituen; ia
mengelompokkan pemberi dana bantuan dan pembayar jasa sebagai pemberi sumber
daya; investor dan kreditor dikelompokkan menjadi satu.
Sementara itu, Hanley et al. (1992)
mengklasifikasikan pengguna laporan keuangan sector public menjadi dua belas
kelompok, yaitu:
Anggota terpilih (elected members)
Masyarakat sebagai pemilih dan/atau
pembayar pajak
Pelanggan atau klien
Karyawan/pegawai
Pelanggan dan pemasok
Pemerintah
Pesaing (competitors)
Regulator
Pemberi pinjaman (lenders)
Donor dan sponsor
Investor atau patner bisnis
Kelompok penekan lainnya
Pengklasifikasian pemakai laporan keuangan
sector public menurut Borgonovi dan Anessi-Pessina (1997):
Masyarakat pengguna jasa public
Masyarakat pembayar pajak
Perusahaan dan organisasi social ekonomi
yang menggunakan pelayanan public sebagai input atas aktivitas organisasi
Bank dan masyarakat sebagai kreditor
pemerintah
Badan-badan international, seperti Bank
Dunia, IMF, ADB, PBB, dsb.
Investor asing dan Country Analyst
Generasi yang akan dating
Lembaga Negara.
Serikat dagang sektor publik GASB (1999, p.
B184) mengidentifikasikan pemakai laporan keuangan peerintah menjadi tiga
kelompok besar, yaitu:
Masyarakat yang kepadanya pemerintah
bertanggung jawab
Legislatif dan Badan Pengawas yang secara
langsung mewakili rakyat
Investor dan kreditor yang memberi pinjaman
dan berpatisipasi dalam proses pemberian pinjaman.
Hak Dan Kebutuhan Pemakai Laporan Keuangan
Pada dasarnya masyarakat (publik) memiliki
hak dasar terhadap pemerintah, yaitu :
Hak untuk mengetahui (right to know), yaitu
:
Mengetahui kebijakan pemerintah
Mengetahui keputusan yang diambil
pemerintah
Mengetahui alasan dilakukannya suatu
kebijakan dan keputusan tertentu
Hak untuk diberi informasi (right to be
informed ) yang meliputi hak untuk diberi penjelasan secara terbuka atas
permasalahan-permasalahan tertentu yang menjadi perdebatan publik.
Hak untuk didengar aspirasinya ( right to
be heard and to be listen to ).
Laporan keuangan pemerintah merupakan hak
publik yangbharus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Hak
publik atas informasi keuangan muncul sebagai konsekuensi konsep
pertanggungjawaban publik. Pertanggungjawaban publik mensyaratkan organisasi
publik untuk memberikan laporan keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban dan
pengelolaan (accountability & stewardship).
Setiap pemakai laporan memiliki kebutuhan
dan kepentingan yang berbeda-beda terrhadap informasi keuangan yang diberikan
oleh pemerintah. Bahkan di antara kelompok pemakai laporan keuangan tersebut
dapat timbul konflik kepentingan. Laporan keuangan pemerintah disediakan untuk
memberi informasi kepada berbagai kelompok pemakai, meskipun setiap kelompok
pemakai memiliki kebutuhan informasi yang berbeda-beda.
Kebutuhan informasi pemakai laporan
keuangan pemerintah tersebut dapat diringkas sebagai berikut :
Masyarakat pengguna pelayanan publik
membutuhkan informasi atas biaya, harga, dan kualitas pelayanan yang diberikan.
Masyarakat pembayar pajak dan pemberi bantuan
ingin mengetahui keberadaan dan penggunaan dana yang telah diberikan. Publik
ingin mengetahui apakah pemerintah melakukan etaatan fiskal dan ketaatan pada
peraturan perundangan atas pengeluaran – pengeluaran yang dilakukan.
Kreditor dan investor membutuhkan informasi
untuk menghiitung tingkat risiko, likuiditas, dan solvabilitas.
Parlemen dan kelompok politik memerlukan
informasi keuangan untuk melakukan fungsi pengawasan, encegah terjadinya
laporan yang bias atas kondisi keuangan pemerintah, dan penyelewengan keuangan
negara.
Manajer publik membutuhkan informasi
akuntansi sebagai komponen sistem informasi manajemen untuk membantu
perencanaan dan pengendalian organisasi, pengukuran kinerja, dan membandingkan
kinerja organisasi antar kurun waktu dan dengan organisasi lain yang sejenis.
Pegawai membutuhkan informasi atas gaji dan
manajemen kompensasi.
Perbedaan Laporan Keuangan Publik dan
Swasta
Laporan keuangan pemerintahan dalam
beberapa hal berbeda dengan laporan keuangan pada sektor swasta. Perbedaan
tersebut meliputi perbedaan jenis – jenis laporan keuangan, elemen laporan
keuangan, tujuan pelaporan keuangan, dan teknik akuntansi yang digunakan.
Selain memiliki perbedaan, keduanya juga memiliki persamaan yaitu kedua –
duanya membutuhkan standar akuntansi keuangan sebagai pedoman untuk membuat
laporan keuangan
Gambar 2.4
Perbandingan Laporan Keuangan Pemerintah
dengan Sektor Swasta
Pemerintah Swasta
Fokus finansial dan politik Fokus finansial
Kinerja diukur secara finansial dan non
finansial Sebagian besar diukur
secara finansial
Pertanggung jawaban kepada parlemen dan
masyarakat luas
Pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditur
Berfokus pada bagian organisasi Berfokus pada organisasi secara
keseluruhan
Melihat kemasa depan secara detail Tidak dapat melihat masa depan secara
detail
Aturan pelaporan ditentukan oleh departemen
keuangan Aturan pelaporan ditentukan
oleh UU, standar akuntansi, pasar modal dan praktik akuntansi
Laporan diperiksa oleh treasury cash
accounting Laporan keuangan
diperiksa oleh auditor independen accrual accounting.
Laporan keuangan pemerintahan yang buruk
dapat menimbulkan implikasi negatif, antara lain :
Menurunkan kepercayaan masyarakat kepada
pengelola dana publik.
Investor akan takut menanamkan modalnya
karena laporan keuangan tidak dapat diprediksi yang berakibat meningkatnya
resiko investasi.
Pemberi donor akan mengurangi atau
menghentikan bantuannya.
Kualitas keputusan menjadi buruk.
Laporan keuangan tidak dapat mencerminkan
kinerja aktual. Pemberi informasi keuangan yang tidak dapat diandalkan akan
mempengaruhi kualitas keputusan baik bagi pemakai internal meupun pemakai
eksternal.
Pemakai Informasi keuangan yang tidak dapat
diandalkan akan mempengaruhi kualiatas keputusan baik bagi pemakai internal
maupun pemakai ekternal.
Luasnya Pengungkapan yang Diperlukan
Pemerintah harus menentukan kebijakan yang
menjelaskan komponen apa saja yang dapat dikategorikan sebagai pendapatan atau
biaya operasi yang tepat untuk suatu unit kerja yang dilaporkan, luas
pengungkapan (disclosure) dan kebijakan – kebijakan akuntansi yang dipraktikkan
secara konsisten. Pemerintah dapat diharapkan dapat memberikan atmbahan
informasi untuk hal – hal sebagai berikut :
Fokus pengukuran dan dasar akuntansi yang
digunakan untuk pembuatan laporan.
Kebijakan menghapuskan / menghentikan
aktivitas internal unit kerja pada Laporan Aktivitas.
Kebijakan kapitalisasi aktiva dan menaksir
umur ekonomi aktiva – aktiva tersebut untuk menentukan biaya depresiasinya.
deskripsi mengenai jenis – jenis transaksi
yang masuk dalam penerimaan program dan kebijakan untuk mengalokasikan biaya –
biaya tidak langsung kepada suatu fungsi atau unit kerja dalam Laporan
Aktivitas.
Kebijakan pemerintah dalam menentukan pendapatan
operasi dan non – operasi.
Pemerintah harus mengungkapkan secara
detail/lengkap dalam catatan (notes) laporan keuangan mengenai aset moodal dan
utang jangka panjang. Aset modal yang tidak didepresiasi harus diungkapkan
secara terpisah dari aset modal yang didepresiasi. Informasi mengenai kewajiban
jangka panjang, meliputi obligasi, utang wesel, pinjaman, utang leasing,
tuntutan, dan sebagainya.
Akuntansi Sektor publik memiliki peran
utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan
akuntabilitas publik. Dilihat dari sisi internal organisasi laporan keuangan
sektor publik merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan
organisasi. Sedangkan dari sisi eksternal, laporan keuangan merupakan alat
pertanggungjawaban terhadap publik dan sebagai dasar untuk mengambil keputusan.
Akuntansi sektor publik bertujuan untuk memberi informasi yang bertujuan untuk
pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik, dan sebagai bukti
pertanggungjawaban dan pengelolaan, serta untuk memberi informasi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar