KARAKTERISTIK AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
SEJARAH AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK.
Istilah sektor publik mulai
dipakai pertama kali pada tahun 1952. Pada waktu itu, sektor publik sering
dikaitkan sebagai bagian dari manajemen ekonomi makro yang terkait dengan
pembangunan dan lembaga pelaksanaan pembangunan. Pada tahun 1970-an berbagai
kritik muncul terhadap sektor publik yang keberadaannya dianggap tidak efisien
dan jauh tertinggal dengan kemajuan dan perkembangan yang terjadi di sektor
swasta. Baru pada tahun 1980-an reformasi sektor publik dilakukan di
negara-negara industri maju sebagai jawaban atas berbagai kritikan yang ada.
Dengan adanya perubahan pada sektor publik tersebut, terjadi pula perubahan
pada akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik kemudian mengikuti dan
menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi.
Dalam waktu yang relatif singkat akuntansi
sektor publik telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Saat ini terdapat
perhatian yang lebih besar terhadap praktik akuntansi yang dilakukan oleh
lembaga-lembaga pemerintah, perusahaan milik negara/daerah, dan berbagai
organisasi publik lainnya dibandingkan dengan pada masa-masa sebelumnya.
Terdapat tuntutan yang lebih besar dari masyarakat untuk dilakukan transparansi
dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik.
Dalam pemerintah sendiri, sudah ,mulai ada
perhatian yang lebih besar terhadap penilaian kelayakan praktik manajemen
pemerintahan yang mencakup perlunya dilakukan perbaikan sistem akuntansi
manajemen, sistem akuntansi keuangan, perencanaan keuangan dan pembangunan, sistem
pengawasan dan pemeriksaan, serta berbagai implikasi finansial atas
kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah.
URGENSI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK.
Organisasi sektor publik saat
ini tengah menghadapi tekanan untuk lebih efisien, memperhitungkan biaya
ekonomi dan biaya sosial, serta dampak negatif atas aktivitas yang dilakukan.
Berbagai tuntutan tersebut menyebabkan akuntansi dapat dengan cepat diterima
dan diakui sebagai ilmu yang dibutuhkan untuk mengelola urusan-urusan publik.
Akuntansi sektor publik pada awalnya merupakan aktivitas yang terspesialisasi
dari suatu profesi yang relatif kecil. Namun demikian, saat ini akuntansi
sektor publik sedang mengalami proses untuk menjadi displin ilmu yang lebih
dibutuhkan dan substansial keberadaannya.
Akuntansi sektor publik
memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain
publik. Domain publik sendiri memiliki
wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Secara
kelembagaan, domain publik antara lain meliputi badan-badan pemerintahan
(pemerintah pusat dan daerah serta unit kerja pemerintah), perusahaan milik
negara (BUMN dan BUMD), yayasan, organisasi politik dan organisasi massa,
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), universitas, dan organisasi nirlaba lainnya.
Jika dilihat dari variabel lingkungan, sektor publik dipengaruhi oleh banyak
faktor tidak hanya faktor ekonomi semata, akan tetapi faktor politik, sosial,
budaya, dan historis juga memiliki pengaruh yang signifikan.
PENGERTIAN SEKTOR PUBLIK.
Istilah sektor public memiliki
pengertian yang bermacam-macam. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari luasnya
wilayah public, sehingga setiap disiplin illmu (ekonomi, politik, hukum, dan
sosial) memiliki cara pandang yang berbeda-beda. Dari sudut pandang ilmu
ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya
berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam
rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.
Beberapa tugas dan fungsi
sektor publik sebenarnya dapat juga dilakukan oleh sektor swasta, misalnya
tugas untuk menghasilkan beberapa jenis layanan publik, seperti layanan
komunikasi, penarikan pajak, pendidikan, transportasi publik, dan sebagainya.
Akan tetapi, untuk tugas tertentu keberadaan sektor publik tidak dapat
digantikan oleh sektor swasta, misalnya fungsi birokrasi pemerintahan. Sebagai
konsekuensinya, akuntansi sektor publik dalam beberapa hal berbeda dengan
akuntansi pada sektor swasta.
PERBEDAAN SEKTOR PUBLIK DAN SWASTA
Perbedaan sifat dan
karakteristik sektor publik dengan sektor swasta dapat dilihat dengan
membandingkan beberapa hal, yaitu :
Perbedaan
Sektor Publik
Sektor Swasta
Tujuan Organisasi
Nonprofit motive
Profit motive
Sumber Pendanaan
Pajak, retribusi, utang, obligasi
pemerintah, laba BUMN/BUMD, penjualan aset negara, dsb
Pembiayaan internal: Modal sendiri, laba
ditahan, penjualan aktiva
Pembiayaan eksternal: utang bank, obligasi,
penerbitan saham
Pertanggungjawaban.
Pertanggungjawaban kepada masyarakat
(publik) dan parlemen (DPRD/DPRD)
Pertanggungjawaban kepada pemegang saham
dan kreditor.
Struktur Organisasi
Birokratis, kaku, dan hierarkis
Fleksibel, datar, pyramid, lintas
fungsional, dsb
Karakteristik Anggaran
Terbuka untuk publik
Tertutup untuk publik
Sistem Akuntansi
Cash Accounting
Accrual Accounting
1.
Tujuan Organisasi.
Setiap organisasi memiliki tujuan yang
spesifik dan unik yang hendak dicapai. Dilihat dari tujuannya, organisasi
sektor publik berbeda dengan sektor swasta. Perbedaannya yang menonjol terletak
pada tujuan untuk memperoleh laba. Pada sektor swasta terdapat semangat untuk
memaksimumkan laba (profit motive), sedangkan pada sektor publik tujuan utama
organisasi bukan untuk memaksimumkan laba tetapi pemberian pelayanan publik
(public service), seperti: pendidikan, kesehatan masyarakat, keamanan,
penegakan hukum, transportasi publik, dan penyediaan barang kebutuhan publik
(misalnya: penyediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat). Organisasi sektor
publik juga memiliki tujuan finansial, akan tetapi hal tersebut berbeda baik
secara filosofis, konseptual, dan operasionalnya dengan tujuan profitabilitas
pada sektor swasta. Usaha pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara,
peningkatan laba pada perusahaan-perusahaan milik negara atau milik daerah,
upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Aslli Daerahnya (PAD)
adalah contoh adanya tujuan finasial pada organisasi sektor publik. Jika pada
sektor swasta tujuan finansial diorientasikan pada maksimasi laba untuk
memaksimumkan kesejahteraan pemegang saham, maka pada sektor publik tujuan
finansial diorientasikan untuk maksimasi pelayanan publik, karena untuk
memberikan pelayanan publik diperlukan dana.
2.
Sumber Pembiayaan.
Perbedaan sektor publik dengan sektor
swasta dapat dilihat dari sumber pendanaan organisasi atau dalam istilah
manajemen keuangan disebut struktur modal atau struktur pembiayaan. Struktur
pembiayaan sektor publik berbeda dengan sektor swasta dalam hal bentuk, jenis, dan
tingkat risiko. Pada sektor publik sumber pendanaan berasal dari pajak dan
retribusi, charging for services, laba perusahaan milik negara, pinjaman
pemerintah berupa utang luar negeri dan obligasi pemerintah, dan lain-lain
pendapatan yang sah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang
telah ditetapkan. Sumber pembiayaan pada sektor swasta lebih fleksibel dan
memiliki variasi yang lebih banyak. Pada sektor swasta sumber pembiayaan
dipisahkan menjadi sumber pembiayaan internal dan sumber pembiayaan eksternal.
Sumber pembiayaan internal terdiri atas bagian laba yang diinvestasikan kembali
ke perusahaan dan modal pemilik. Sedangkan sumber pembiayaan eksternal misalnya
utang bank, penerbitan obligasi, dan penerbitan saham baru untuk mendapatkan
dana dari publik. Kebijakan pemilihan struktur modal pada sektor swasta lebih
banyak dipengaruhi oleh faktor ekonomi, seperti tingkat suku bunga, nilai
tukar, dan tingkat inflasi. Sedangkan pada sektor publik, keputusan pemilihan
struktur pembiayaan tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi semata,
tetapi juga pertimbangan politik dan sosial.
3.
Pola pertanggungjawaban.
Manajemen pada sektor swasta
bertanggungjawab kepada pemilik perusahaan (pemegang saham) dan kreditor atas
dana yang diberikan. Pada sektor publik manajemen bertanggungjawab kepada
masyarakat karena sumber dana yang digunakan organisasi sektor publik dalam
rangka pemberian pelayanan publik berasal dari masyarakat. Pola
pertanggungjawaban di sektor publik bersifat vertikal dan horisontal.
Pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana
kepaa otoritas yang lebih tinggi, misalnya kepada pemerintah pusat, dan
pemerintah pusat kepada parlemen. Pertanggungjawaban horisontal adalah
pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Pertanggungjawaban manajemen
merupakan bagian terpenting untuk menciptakan kredibilitas manajemen baik di
sektor publik maupun swasta. Tidak dipenuhinya prinsip pertanggungjawaban dapat
menimbullkan implikasi yang luas.
4.
Struktur Organisasi.
Struktur organisasi pada sektor publik
bersifat birokratis, kaku, dan hierarkis, sedangkan struktur organisasi pada
sektor swasta lebih fleksibel. Struktur organisasi pada sektor swasta dapat
berbentuk datar, pyramid, lintas fungsional, dan lainnya sesuai dengan pilihan
organisasi. Struktur organisasi sangat erat hubungannya dengan fungsi,
strategi, dan tujuan organisasi. Salah satu faktor utama yang membedakan sektor
publik dengan sektor swasta adalah adanya pengaruh politik yang sangat tinggi
pada organisasi sektor publik. Tipologi pemimpin, termasuk pilihan dan
orientasi kebijakan politik, akan sangat berpengaruh terhadap pilihan struktur
birokrasi pada sektor publik. Sektor publik memiliki fungsi yang lebih kompleks
dibandingkan dengan sektor swasta. Kompleksitas organisasi akan berpengaruh
terhadap struktur organisasi.
5.
Karakteristik Anggaran dan Stakeholder.
Jika dilihat dari karakteristik anggaran,
pada sektor publik rencana anggaran dipublikasikan kepada masyarakat secara
terbuka untuk dikritisi dan didiskusikan. Anggaran bukan sebagai rahasia
negara. Sementara itu, anggaran pada sektor swasta bersifat tertutup bagi
publik karena anggaran merupakan rahasia perusahaan.
Perbedaan stakeholder sektor publik dengan
sektor swasta
STAKEHOLDER SEKTOR PUBLIK
STAKEHOLDER SEKTOR SWASTA
Stakeholder Eksternal :
Stakeholder Eksternal:
§
Masyarakat pengguna jasa publik
Bank sebagai kreditor
§
Masyarakat pembayar pajak
Serikat buruh
§
Bank sebagai kreditor pemerintah Pemerintah
§
Badan-badan internasional, seperti bank dunia Pemasok
§
Investor asing dan Country Analyst
Distributor
§
Generasi yang akan datang
Pelanggan
Stakeholder Internal :
Stakeholder Internal :
§
Lembaga negara
Manajemen
§
Kelompok Politik
Karyawan
§
Manajer publik, pegawai pemerintah
Pemegang saham.
6.
Sistem Akuntasi.
Sistem akuntansi yang biasa digunakan pada
sektor swasta adalah akuntansi berbasis akrual, sedangkan pada sektor publik
lebih banyak menggunakan sistem akuntansi berbasis kas.
KOMPONEN SEKTOR PUBLIK.
Organisasi sektor publik bergerak
dalam lingkungan yang sangat kompleks dan turbulence. Komponen lingkungan yang
mempengaruhi sektor publik meliputi faktor ekonomi, politik, kultur, dan
demografi.
a.
Faktor Ekonomi.
Faktor ekonomi yang mempengaruhi organisasi
sektor publik antara lain :
·
Pertumbuhan ekonomi
·
Tingkat inflasi
·
Pertumbuhan pendapatan per kapita
·
Struktur produksi
·
Tenaga kerja
·
Arus modal dalam negeri
·
Cadangan devisa
·
Nilai tukar mata uang
·
Utang dan bantuan luar negeri
·
Infrastruktur
·
Teknologi
·
Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi
·
Sektor informal
b.
Faktor Politik.
Faktor politik yang mempengaruhi sektor
publik antara lain :
·
Hubungan negara dan masyarakat
·
Legitimasi pemerintah
·
Tipe renzim yang berkuasa
·
Ideologi negara
·
Elit politik dan massa
·
Jangan internasional
·
Kelembagaan
c.
Faktor Kultural
Faktor kultural yang mempengaruhi
organisasi sektor publik antara lain :
·
Keragaman suku, ras, agama, bahasa. Dan budaya
·
Sistem nilai di masyarakat
·
Historis
·
Sosiologi masyarakat
·
Karakteristik masyarakat
·
Tingkat pendidikan.
d.
Faktor Demografi
Faktor demografi yang mempengaruhi
organisasi sektor publik antara lain :
·
Pertumbuhan penduduk
·
Struktur usia penduduk
·
Migrasi
·
Tingkat kesehatan.
PERSAMAAN SEKTOR PUBLIK DAN SEKTOR SWASTA
Meskipun sektor publik memiliki
sifat dan karakteristik yang berbeda dengan sektor swasta, akan tetapi dalam
beberapa hal terdapat persamaan, yaitu :
1.
Kedua sektor, baik sektor publik maupun sektor swasta merupakan bagian
integral dari sitem ekonomi di suatu negara dan keduanya menggunakan sumber
daya yang sama untuk mencapai tujuan organiasasi.
2.
Keduanya menghadapi masalah yang sama, yaitu masalah kelangkaan sumber
daya, sehingga baik sektor publik maupun sektor swasta dituntut untuk
menggunakan sumber daya organisasi secara ekonomis, efisien, dan efektif.
3.
Proses pengendalian manajemen,
termasuk manajemen keuangan, pada dasarnya sama di kedua sektor. Kedua sektor
sama-sama membutuhkan informasi yang handal dan relevan untuk melaksanakan
fungsi manajemen, yaitu : perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian.
4.
Pada beberapa hal, kedua sektor menghasilkan produk yang sama, misalnya
: baik pemerintah maupun swasta sama-sama bergerak di bidang transportasi
massa, pendidikan, kesahatan., penyediaan energi, dan sebagainya.
5.
Kedua sektor terikat pada peraturah perundangan dan ketentuan hukum lain
yang disyaratkan.
TUJUAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
American Accounting Association (1970)
dalam Glynn (1993) menyatakan bahwa tujuan akuntansi pada organisasi sektor
publik adalah untuk :
1.
Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat,
efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang
dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian
manajemen (management control).
2.
Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan
pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif program dan
penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya; dan memungkinkan bagi pegawai
pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan
penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas.
Akuntansi sektor publik terkait dengan tiga
hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan
akuntabilitas. Akuntansi sektor publik merupakan alat informasi baik bagi
pemerinta sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik. Bagi pemerintah,
informasi akuntansi digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari
perencanaan strategik, pembuatan program, penganggaran, evaluasi kerja, dan
pelaporan kinerja.
Informasi akuntansi bermanfaat untuk
pengambilan keputusan, terutama untuk membantu manajer dalam melakukan alokasi
sumber daya. Informasi akuntansi dapat digunakan untuk menentukan biaya suatu
program, proyek, atau aktivitas serta kelayakannya baik secara ekonomis maupun
teknis. Dengan informasi akuntansi, pemerintah dapat menentukan biaya pelayanan
yang diberikan kepada publik, menetapkan biaya standar, dan harga yang akan
dibebankan kepada publik atas suatu pelayanan.
Selain itu, informasi akuntasi dapat
digunakan untuk membantu dalam pemilihan program yang efektif dan ekonomis,
serta untuk penilaian investasi. Pemilihan program yang tepat sasaran, efektif,
dan ekonomis akan sangat membantu dalam proses penganggaran. Pada sektor publik,
penganggaran merupakan tahap yang membutuhkan keahlian khusus karena
penganggaran pada sektor publik merupakan proses politik, sehingga manajer
sektor publik dituntut untuk memiliki political skill disamping pemahaman
teknis akuntansi.
Untuk melakukan pengukuran kinerja,
pemerintah memerlukan informasi akuntansi terutama untuk menentukan indikator
kinerja sebagai dasar penilaian kinerja. Indikator kinerja tersebut dapat
bersifat finansial maupun nonfinansial. Informasi akuntansi memiliki peran utama
dalam menentukan indikator kinerja sektor publik.
Pada tahap akhir dari proses pengendalian
manajemen, akuntansi dibutuhkan dalam pembuatan laporan keuangan sektor publik
berupa laporan surplus/defisit pada pemerintahan, laporan rugi/laba dan aliran
kas pada BUMN/BUMD, laporan pelaksanaan anggaran, laporan alokasi sumber dana,
dan neraca. Laporan keuangan sektor publik merupakan bagian penting dari proses
aku
Tidak ada komentar:
Posting Komentar